BIG DATA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG Dalam upaya mewujudkan digitalisasi dan modernisasi layanan peradilan, maka Pengadilan Negeri Rangkasbitung menghadirkan inovasi untuk mempermudah dalam pendataan

« Back Data Harian Data Ampuh

BIG DATA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

Website ini dikembangkan oleh tim IT Pengadilan Negeri Rangkasbitung

NO PENILAIAN KELENGKAPAN KRITERIA BOBOT KRITERIA LOKASI ASESMEN KELENGKAPAN LOKASI ASESMEN DATA DUKUNG
71 RKP, RKGB dan usul pensiun
  1. RKP seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun)
  2. RKGB seluruhnya sudah dibuat (untuk periode 1 tahun)
  3. Usulan Pensiun :
    • Tenaga Teknis : usul pensiun untuk hakim diusulkan ke Dirjen, Panitera golongan IV/b ke bawah langsung oleh satker ke SIASN, usulan pensiun untuk golongan IV/c ke atas diusulkan secara manual ke Dirjen
    • NonTeknis : usul pensiun golongan IV/c keatas diusulkan melalui SIASN
  4. RKP, RKGB, dan usul pensiun sudah terinformsikan (melalui papan atau monitor)
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA Sedang SEKRETARIS, KASUBBAG KEPEGAWAIAN(ORGANISASI DAN TATA LAKSANA) SEKRETARIS(1,2,3,4), KASUBBAG KEPEGAWAIAN(ORGANISASI DAN TATA LAKSANA (1,2,3,4) Lihat
72 Pengelolaan Sewa Aset/Gedung Kantor untuk kantin/mesin ATM, Bank, Kantor Pos, Koperasi/Dharmayukti, Dll (PNBP Umum)
  1. Proses Pengelolaan sewa Aset/Gedung Kantor telah sesuai dengan Surat Edaran Sekma No 10 Tahun 2023
  2. Bukti setoran ke Negara telah dibayarkan sesuai ketentuan
  3. Perhitungan sewa sudah dilakukan oleh KPKNL
  4. Bendahara Penerima melakukan penginputan transaksi penerimaan negara pada Aplikasi Simari dan SAKTI sesuai dengan Surat Bukti Setor
  5. SK Penetapan Pelaksanaan sewa BMN dari Sekretaris MA
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA Sedang SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIS(1,5), KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN(2,3,4) Lihat
73 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN DIPA 01 dan DIPA 03
  1. Laporan Keuangan disusun berdasarkan PP 71 Th 2010 dan PMK 232 Th 2022
  2. Laporan Keuangan yang disusun mencantumkan Laporan Keuangan Perkara Satuan Kerja
  3. Laporan Keuangan mencantumkan realisasi anggaran dan output untuk kegiatan prioritas nasional
  4. Laporan BMN disajikan sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah, khususnya dalam Neraca dan CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan)
  5. Laporan Keuangan dan BMN yang telah disusun terdokumentasi dengan baik
 HASIL KINERJA Sedang SEKRETARIS, SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN SEKRETARIS(1,2,3,4,5), SUBBAGIAN TATA USAHA DAN KEUANGAN(1,2,3,4,5) Lihat
74 Penerapan Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan
  1. Satuan Kerja menerapkan langkah-langkah pengendalian intern yang efektif dalam penyusunan laporan keuangan sesuai dengan PMK no 17 Tahun 2020
  2. Penyajian laporan sesuai Standar Akutansi Pemerintah dan bebas dari salah saji material
  3. Satuan Kerja Menyusun SK Tim Penerap dan SK Tim Penilai Pengendalian Intern tahun berjalan
  4. Satuan Kerja mengumpulkan dan mengirimkan Laporan PIPK sesuai batas waktu yang telah ditentukan oleh Surat Sekma setiap tahunnya
 MANAJEMEN PROSES Sedang SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIS(1,2,3,4,5), KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN(1,2,3,4,5) Lihat
75 Kesesuaian dokumen pertanggung jawaban belanja
  1. Kesesuaian antara MAK dengan peruntukkan belanjanya
  2. Ketersediaan Anggaran/Pagu belanja (tidak mengakibatkan pagu minus)
  3. Kepatuhan Pemotongan/Pemungutan dan Penyetoran Pajak oleh Bendahara sesuai dengan peraturan yang berlaku
  4. Uji Petik 2 (dua) kuitansi per akun belanja dengan nilai yang signifikan
  5. Kelengkapan Dokumen Pertanggung jawaban terdokumentasi dengan baik
 DOKUMEN DAN PENGARSIPAN Sedang SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIS(1,2,3,4,5), KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN(1,2,3,4,5) Lihat
76 Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
  1. Revisi dilakukan sebelum batas waktu yang ditentukan dan Pemutakhiran DIPA disesuaikan dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku
  2. Realisasi anggaran sesuai dengan target penyerapan pada setiap triwulan
  3. Capaian output kegiatan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dan Bukti fisik laporan capaian output harus terdokumentasi
  4. Proses penyelesaian tagihan (SPM/SP2D) dilakukan dalam waktu maksimal 17 hari kerja
  5. Nilai IKPA lebih dari atau sama dengan 95 ( sangat baik)
 HASIL KINERJA Berat SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIS(1,2,3,4,5), KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN(1,2,3,4,5) Lihat
77 Penatausahaan PNBP fungsional
  1. Target PNBP fungsional telah ditetapkan dalam DIPA sesuai realisasi potensi yang dapat dicapai
  2. Adanya bukti setoran PNBP (SSBP – Surat Setoran Bukan Pajak) dari pihak terkait
  3. Transaksi PNBP tercatat dalam SIMARI dan SAKTI
  4. Dokumen pendukung transaksi PNBP terdokumentasi secara lengkap dan tertib
  5. Rekonsiliasi penerimaan PNBP fungsional dengan Kasir Kepaniteraan dilakukan secara berkala disertai dengan eviden/ BA
  6. Seluruh PNBP telah disetorkan ke kas negara di tahun berjalan
 DOKUMENTASI DAN PENGARSIPAN Sedang SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN, KASUBBAG PERENCANAAN(TI DAN PELAPORAN) SEKRETARIS(1,2,3,4,5,6), KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN(2,3,4,5,6), KASUBBAG PERENCANAAN(TI DAN PELAPORAN (1) Lihat
78 Pelaporan Monev Bapenas PP39 dan Monev Smart DJA
  1. Penginputan monev Bapenas dilaporkan tiap triwulan
  2. Penginputan Monev Smart DJA berasal dari pelaporan capaian output pada Aplikasi Sakti setiap bulannya
  3. Nilai Realisasi yang diinput pada capaian output tidak melebihi 120% target yang telah ditentukan
  4. Penginputan Target/Proyeksi Capaian Output diisi di awal tahun dan disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan
 HASIL KINERJA Sedang SEKRETARIS, KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN, KASUBBAG PERENCANAAN(TI DAN PELAPORAN) SEKRETARIS(1,2,3,4), KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN (2,34), KASUBBAG PERENCANAAN (TI DAN PELAPORAN (1,4) Lihat
79 Pengadaan Barang Jasa
  1. Satuan Kerja Menyusun SK Penunjukkan/Pengangkatan PPK dan Pejabat Pengadaan oleh PPK
  2. Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah disusun dan diumumkan pada aplikasi SIRUP LKPP
  3. Proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai ketentuan yang berlaku
  4. Serah Terima Hasil Pengadaan telah sesuai Kontrak/SPK
  5. Uji Petik 3 (tiga) dokumen pengadaan barang jasa
 MANAJEMEN PROSES Berat SEKRETARIS SEKRETARIS(1,2,3,4,5) Lihat
80 Pejabat Perbendaharaan Telah Sertifikasi
  1. PPSPM Telah Tersertifikasi
  2. PPK Telah Tersertifikasi
  3. Bendahara Pengeluaran dan BPP telah tersertifikasi
  4. Bendahara Penerimaan telah sertifikasi
 PENGELOLAAN SUMBER DAYA Berat SEKRETARIS SEKRETARIS(1,2,3,4) Lihat