SILATURAHMI KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG DENGAN KETUA DPRD LEBAK
KEGIATAN ZOOM MEETING TOPIK : PERSIAPAN GAJI TERPUSAT
PENYETORAN HASIL BERSIH LELANG KEPADA PEMOHON EKSEKUSI PERKARA NO.4/PDT.EKS/2023/PNRKB
PENGANTAR ALIH TUGAS WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN YM ARIZODUHU WARUWU, SH., MH. SEBAGAI KETUA PENGADILAN TINGGI AMBON
PENANDATANGANAN MoU DAN SPK LEMBAGA POS BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2025
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS, PERJANJIAN KINERJA & KOMITMEN BERSAMA TAHUN 2025
APEL SENIN PAGI
KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGUCAPKAN SELAMAT TAHUN BARU 2025
RAPAT BULANAN, MONITORING DAN EVALUASI KINERJA SERTA PEMBINAAN KEPEGAWAIAN BULAN DESEMBER 2024
KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGUCAPKAN SELAMAT MEMASUKI MASA PURNA BAKTI YM DR. ANDRIANI NURDIN, SH., MH.
Lebih lanjut
PENETAPAN PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : 2184/W29.U3/PENG.PL1.1.5/XII/2024
PENGUMUMAN PEMENANG PENGADAAN LANGSUNG KONEKSI JARINGAN INTERNET TAHUN ANGGARAN 2025
PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2025
PENGUMUMAN KETIGA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
RELAAS PANGGILAN UMUM NOMOR 18/Pdt.G/2024/PN Rkb
PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Lebih LanjutBagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Lebih LanjutBantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Lebih Lanjut