
PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023
GIAT APEL PAGI HARI SENIN 25 SEPTEMBER 2023
GIAT APEL HARI JUM'AT SORE 22 SEPTEMBER 2023
PROJECT BASIC LEARNING MAHASISWA UNIVERSITAS "VETERAN" JAKARTA TERKAIT INOVASI, REFORMASI PENGADILAN DAN INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, PANITERA MUDA PERDATA DAN KASUBAG KEPEGAWAIAN ORTALA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGHADIRI ACARA ALIH TUGAS DAN PURNABHAKTI DI PENGADILAN TINGGI BANTEN
GIAT APEL HARI SENIN 18 SEPTEMBER 2023
GIAT APEL JUM'AT SORE 15 SEPTEMBER 2023
GIAT APEL HARI SENIN 11 SEPTEMBER 2023
Lebih lanjut
SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
PEMBERITAHUAN GANGGUAN PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SIPP)
PEMELIHARAAN SISTEM (MAINTENANCE) APLIKASI E-BERPADU
PENGUMUMAN MAINTENANCE APLIKASI SIPP
PENGUMUMAN PENETAPAN PEMENANG SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POSBAKUM PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2023
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut



Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.