
RAPAT INTERNAL DENGAN HAKIM PENGAWAS BIDANG KEPANITERAAN PERDATA
RAPAT INTERNAL BIDANG KEPANITERAAN PERDATA DIPIMPIN OLEH PLT.PANITERA MUDA PERDATA
ZOOM MEETING : REKONSILIASI DATA TENAGA TEKNIS PERADILAN UMUM
BRIEFING PTSP
APEL SENIN PAGI
RAPAT EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024
APEL JUMAT SORE
KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGUCAPKANSELAMAT TAHUN BARU IMLEK
KELUARGA BESAR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG MENGUCAPKAN SELAMAT MEMPERINGATI ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD SAW
JALAN SEHAT JARO
Lebih lanjut
PENGUMUMAN DENDA TILANG POLRES LEBAK 07 FEBRUARI 2025
PENGUMUMAN DENDA TILANG DISHUB LEBAK 07 FEBRUARI 2025
PENETAPAN PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2025 NOMOR : 2184/W29.U3/PENG.PL1.1.5/XII/2024
PENGUMUMAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN ANGGARAN 2025
PENGUMUMAN KETIGA LELANG EKSEKUSI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
RELAAS PANGGILAN UMUM NOMOR 18/Pdt.G/2024/PN Rkb
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Lebih lanjut




Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.