CHECK LIST AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (APM)

SEMESTER II TAHUN 2022

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

 

NO

AREA

PENILAIAN

LINK

1

KETUA

Manual Mutu :

- Struktur TIM PMPN

- TUS

- Sasaran Mutu

- Kebijakan Mutu

- Peta Proses Bisnis APM

lihat

2

KETUA

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 7 Tahun 2016

lihat

3

KETUA

Pelaksanaan Pengawasan Melekat dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 8 Tahun 2016

lihat

4

KETUA

Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan sesuai dengan PERMA No. 9 Tahun 2016

lihat

5

KETUA

Telah dilaksanakan pembagian tugas antara KPN dengan WKPN serta telah bekerja sama dengan baik

lihat

6

KETUA

Pelaksanaan Rapat Evaluasi Kinerja

lihat

7

KETUA

1. Dokumen SAKIP
a.  Indikator Kinerja Utama (IKU)
b.  Rencana Strategis (RENSTRA)
c.  Recana Kinerja Tahunan (RKT)
d.  RENJA - RKAK/L
e.  Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
f.  Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

(LKjIP) (Pengukuran Kinerja = Realisasi :

2. Target X 100%)
2. Laporan Tahunan PN yang bersangkutan

lihat

8

KETUA

Indikator Kinerja Utama (IKU)

lihat

9

KETUA

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA)

lihat

10

KETUA

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

lihat

11

KETUA

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

lihat

12

KETUA

Hasil Monitoring dan Evaluasi LKjIP

lihat

13

KETUA

Penetapan Majelis Hakim dan PP

lihat

14

KETUA

Pengawasan Eksekusi

lihat

15

KETUA

Pelaporan Pelaksanaan Eksekusi kepada KPT dalam rangka melaksanakan Surat  WKMA Bidang Yudisial Nomor 59/WK.MA.Y/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 Perihal Eksekusi

lihat

16

KETUA

Penerapan Restorative Justice

lihat

17

KETUA

Gugatan Sederhana (GS) berdasarkan
PERMA Nomor 4 Tahun 2019

lihat

18

KETUA

Monitoring Administrasi Biaya Perkara

lihat

19

KETUA

Kelengkapan SPPA sesuai dengan SK Dirjen Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017

lihat

20

KETUA

Layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020

lihat

21

KETUA

Tata tertib persidangan

lihat

22

KETUA

Persidangan Elektronik

lihat

23

KETUA

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

lihat

24

KETUA

Pengimplementasian core values ASN  BerAKHLAK (Surat Edaran Menpan RB Nomor 20 Tahun 2021)
a.Berorientasi Pelayanan
b. Akuntabel
c. Kompeten
d.Harmonis
e. Loyal
f. Adaptif
g. Kolaboratif

lihat

25

KOORDINATOR AREA

AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
(Pemenuhan )

lihat

26

KETUA

Penetapan Agen Perubahan (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014 dan Permenpan Nomor 27 Tahun 2014)

lihat

27

KETUA

Penetapan Role Model (Permenpan Nomor 52 Tahun 2014)
Pimpinan berperan sebagai role model dalam pembangunan Zona Integritas

lihat

28

KETUA

Penandatanganan Pakta Integritas

lihat

29

KOORDINATOR AREA

AREA 1 ZI Manajemen Perubahan
( Reform )

lihat

30

KOORDINATOR AREA

AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Pemenuhan )

lihat

31

KOORDINATOR AREA

AREA 2 ZI Penataan Tatalaksana ( Reform )

lihat

32

KOORDINATOR AREA

AREA 3 ZI Penataan SDM ( Pemenuhan )

lihat

33

KOORDINATOR AREA

AREA 3 ZI Penataan SDM ( Reform )

lihat

34

KETUA

AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
(Pemenuhan )

lihat

35

KOORDINATOR AREA

AREA 4 ZI Penguatan Akuntabilitas
 (Reform )

lihat

36

KOORDINATOR AREA

AREA 5 Penguatan Pengawasan (Pemenuhan)

lihat

37

KOORDINATOR AREA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Manajemen Risiko)

lihat

38

KOORDINATOR AREA

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/ SPIP (Pemantauan Pengendalian Intern/ Monitoring Evaluasi)

lihat

39

KOORDINATOR AREA

Penanganan Benturan Kepentingan (SK Sekma 59A/Sek/SK/11/2014)

lihat

40

KOORDINATOR AREA

Pengendalian gratifikasi sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dari KPK

lihat

41

KOORDINATOR AREA

AREA 5 Penguatan Pengawasan (Reform)

lihat

42

KETUA

Pelaporan E-LHKPN

lihat

43

KETUA

Pelaporan E-LHKASN

lihat

44

KETUA

AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Pemenuhan)

lihat

45

KOORDINATOR AREA

Pelayanan Prima

lihat

46

KETUA

Maklumat Pelayanan sesuai Permenpan No. 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan.

lihat

47

KOORDINATOR AREA

Standar Pelayanan Pengadilan sesuai SK. KMA No. 026/KMA/SK/II/2012 dan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014

lihat

48

KOORDINATOR AREA

AREA 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan (Reform)

lihat

49

KETUA

Monitoring  SEMA Nomor 1 tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan

lihat

50

KETUA

Monitoring Dan Evaluasi SPPT TI

lihat

51

KETUA

Pemanfaatan Ruang Tamu Terbuka sesuai  SEMA No. 3 Tahun 2010 dan Surat Edaran Dirjen Badilum No. 1 Tahun 2012

lihat

52

WAKIL KETUA

Pengawasan Implementasi Aplikasi SMART dan Aplikasi Monev Bappenas (PP 39 Tahun 2006)

lihat

53

WAKIL KETUA

Penanggungjawab pengawasan keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP serta pengunggahan putusan pada Direktori Putusan MA

lihat

54

WAKIL KETUA

WKPN sebagai Koordinator Pengawasan

lihat

55

WAKIL KETUA

Tugas Wakil Ketua Sebagai MR

lihat

56

WAKIL KETUA / MR

Assesmen internal

lihat

57

HAKIM

Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Minutasi Perkara

lihat

58

HAKIM

Kewajiban Hakim untuk memonitor Berita Acara Sidang

lihat

59

HAKIM

Hakim sudah menggunakan SIPP dalam administrasi perkara

lihat

60

HAKIM

Hakim Bertanggung Jawab Terhadap Publikasi putusan pada Direktori Putusan dan kewajiban anonimisasi  putusan

lihat

61

HAKIM

Pengawasan Bidang

lihat

62

HAKIM

Hakim Pengawas dan Pengamat telah melakukan Pengawasan berkala sesuai aturan ( KUHAP dan SEMA No. 7 Tahun 1985) dan telah membuat laporan hasil pengawasan dan setiap laporan pengawasan sudah dievaluasi serta ditindaklanjuti, telah dilaporkan kepada Pengadilan Tingkat Banding

lihat

63

HAKIM

Hakim wajib membuat penetapan penundaan sidang secara tertulis apabila jaksa penuntut umum tidak hadir di persidangan

lihat

64

HAKIM

Court Calender

lihat

65

PANITERA

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pengaju

lihat

66

PANITERA

Pelaksanaan Delegasi berdasarkan SEMA Nomor 6 tahun 2014 tentang Penanganan Pemberitahuan /Panggilan dan Surat Edaran Dirjen Nomor 5 tahun 2019 tentang Peningkatan Kepatuhan Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan Pada Pengadilan Negeri Pelaksana

lihat

67

PANITERA

Pelaksanaan Rapat evaluasi kinerja pada Kepaniteraan

lihat

68

PANITERA

Panjar Biaya Perkara
(Surat Dirjen Badilum Nomor 613/DJU/PS.01/6/2020 tentang Pedoman kepatuhan pemberitahuan pengembalian sisa panjar biaya perkara)

lihat

69

PANMUD PIDANA

Pencatatan surat masuk/keluar

lihat

70

PANMUD PIDANA

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

lihat

71

PANMUD PIDANA

Implementasi SOP

lihat

72

PANMUD PIDANA

Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud pidana sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP

lihat

73

PANMUD PIDANA

Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

lihat

74

PANMUD PIDANA

Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Pidana kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

lihat

75

PANMUD PIDANA

Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

lihat

76

PANMUD PIDANA

Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014

lihat

77

PANMUD PIDANA

Kelengkapan Berkas Banding

lihat

78

PANMUD PIDANA

Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)

lihat

79

PANMUD PIDANA

Kelengkapan Berkas PK (Manual)

lihat

80

PANMUD PIDANA

Permohonan kasasi yang telah memenuhi syarat formal selambat lambatnya dalam waktu 14 hari setelah tenggang waktu mengajukan memori kasasi berakhir, berkas kasasi harus sudah dikirim ke Mahkamah Agung (Buku II)

lihat

81

PANMUD PIDANA

Kepatuhan PN dalam pelaksanaan :
1. SEMA 1 Tahun 1987 tentang pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan
2. SEMA 3 Tahun 1987 tentang permohonan penetapan penahanan oleh MA bagi terdakwa yang berada dalam tahanan
3. SEMA 2 Tahun 1998 tentang permohonan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan
4. Surat Panitera MA Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tentang Prosedur penyampaian laporan kasasi dan berkas perkara pidana yang Terdakwanya berada dalam status tahanan

lihat

82

PANMUD PERDATA

Pencatatan surat masuk/keluar

lihat

83

PANMUD PERDATA

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

lihat

84

PANMUD PERDATA

Implementasi SOP

lihat

85

PANMUD PERDATA

Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud Perdata sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP

lihat

86

PANMUD PERDATA

Pemberkasan Arsip Perkara yang telah diminutasi sudah sesuai dengan SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum No. 1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018

lihat

87

PANMUD PERDATA

Penomoran perkara dan template putusan sudah sesuai dengan SK KMA No. 44 Tahun 2014

lihat

88

PANMUD PERDATA

Penyerahan berkas perkara inactive dari Panmud Perdata kepada Panmud Hukum harus dengan Berita Acara Serah Terima Berkas ( dalam jangka waktu 3 hari setelah BHT )

lihat

89

PANMUD PERDATA

Pelaporan Keuangan Perkara dan Komdanas

lihat

90

PANMUD PERDATA

Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM)

lihat

91

PANMUD PERDATA

Penggunaan Dokumen Elektronik untuk pengajuan upaya hukum Kasasi dan PK sesuai SEMA No 1 Tahun 2014

lihat

92

PANMUD PERDATA

Kelengkapan Berkas Banding

lihat

93

PANMUD PERDATA

Kelengkapan Berkas Kasasi (Manual)

lihat

94

PANMUD PERDATA

Kelengkapan Berkas PK (Manual)

lihat

95

PANMUD HUKUM

Pencatatan surat masuk/keluar

lihat

96

PANMUD HUKUM

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

lihat

97

PANMUD HUKUM

Implementasi SOP

lihat

98

PANMUD HUKUM

Pelaksanaan monitoring/pengawasan, evaluasi terhadap keakuratan dan ketepatan waktu pengisian data pada SIPP dan Tindak lanjut hasil pengawasan pada panmud hukum sesuai Surat Dirjen Badilum No.352/DJU/HM.02.3/3/2021 tentang Akurasi dan Pengendalian Mutu Data SIPP

lihat

99

PANMUD HUKUM

Prosedur tata kelola arsip (lakukan uji petik, minimal 10 berkas)

lihat

100

PANMUD HUKUM

Prosedur Peminjaman Berkas

lihat

101

PANMUD HUKUM

 Pelaporan perkara secara elektronik

lihat

102

PANMUD HUKUM

Survey kepuasan masyarakat berdasarkan PERMENPAN No. 14 Tahun 2017 dan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021

lihat

103

PANMUD HUKUM

Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021

lihat

104

PANMUD HUKUM

Pelaksanaan Survey Harian berdasarkan SK Dirjen Badilum No.1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021

lihat

105

PANMUD HUKUM

Monitoring Pelaksanaan Tugas Posbakum

lihat

106

PANMUD HUKUM

Posbakum

lihat

107

PANITERA PENGGANTI

Mengerjakan minutasi perkara sesuai SOP

lihat

108

PANITERA PENGGANTI

Kewajiban PP untuk membuat berita acara sidang, 1 hari sebelum hari sidang berikutnya, harus sudah selesai dan ditandatangani

lihat

109

PANITERA PENGGANTI

Penundaan sidang pada SIPP oleh PP

lihat

110

PANITERA PENGGANTI

Kesesuaian SIPP dengan proses yang berlangsung

lihat

111

JURUSITA/JURUSITA PENGGANTI

Permintaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pengaju)

lihat

112

JURUSITA /
JURUSITA PENGGANTI

Pelaksanaan Delegasi Bantuan Panggilan/Pemberitahuan (PN Pelaksana)

lihat

113

JURUSITA / JURUSITA PENGGANTI

Pengiriman Bukti Delegasi Pemanggilan/Pemberitahuan yang telah dilaksanakan (PN Pelaksana)

lihat

114

SEKRETARIS

Persidangan Elektronik

lihat

115

SEKRETARIS

Sekretaris melakukan rapat evaluasi kinerja pegawai

lihat

116

SEKRETARIS

Implementasi RINGKAS 5R

lihat

117

SEKRETARIS

Implementasi RAPI 5R

lihat

118

SEKRETARIS

Implementasi RESIK 5R

lihat

119

SEKRETARIS

Implementasi RAWAT 5R

lihat

120

SEKRETARIS

Implementasi RAJIN 5R

lihat

121

SEKRETARIS

Sarana dan Prasarana untuk layanan Disabilitas di Pengadilan
sesuai SK Dirjen No 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020

lihat

122

SEKRETARIS

Sekretaris melakukan rapat evaluasi anggaran per triwulan dan menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran ( LRA ) tiap bulan kepada KPT

lihat

123

SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan persemester dan tahunan terhadap Barang Milik Negara (BMN) ke Badan Urusan Administrasi MA (DIPA 01) dan Badilum (DIPA 03)

lihat

124

SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) membuat laporan pengawasan dan pengendalian BMN ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL)

lihat

125

SEKRETARIS

Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) mengusulkan penetapan status penggunaan BMN ke Sekretaris MA cq Kepala Biro Perlengkapan

lihat

126

SEKRETARIS

Tugas Document Control/ Pengendalian Dokumen (DC)

lihat

127

SEKRETARIS

Kelengkapan Document pada Document Control

lihat

128

SEKRETARIS

Pengadaan Barang dan Jasa (SK PPK, SK Pejabat Pengadaan dan SK Petugas penyimpan BMN)

lihat

129

SEKRETARIS

Tim Pengelola Website

lihat

130

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

lihat

131

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Implementasi SOP

lihat

132

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pelaksanaan absensi sesuai dengan Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 (uji petik tiga bulan terakhir)

lihat

133

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Izin keluar kantor menggunakan formulir sesuai Perma No. 7 Tahun 2016 dan SK KMA 071/KMA/SK/V/2008 atau surat tugas sesuai ketentuan (uji petik tiga bulan terakhir)

lihat

134

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Peta kekuatan pegawai, rencana kebutuhan pegawai, dan Daftar Urut Kepangkatan

lihat

135

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Baperjakat dan penempatan pegawai sudah sesuai dengan kompetensi

lihat

136

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Analisa pengembangan kompetensi

lihat

137

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Arsip kepegawaian

lihat

138

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pengelolaan SIKEP

lihat

139

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

RKP, RKGB dan usul pensiun

lihat

140

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pencatatan surat masuk/keluar

lihat

141

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pemberian sanksi dan penghargaan

lihat

142

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian prestasi kerja

lihat

143

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Prosedur izin (keluar negeri,belajar,tugas belajar dan cuti)

lihat

144

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Penyusunan Keputusan Pimpinan sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia No. 2 Tahun 2014

lihat

145

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Dokumentasi Rapat/ Notulen Rapat

lihat

146

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pengelolaan tenaga honorer

lihat

147

KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

Pengisian Laporan Lembar kerja (LLK) dan penilaian Kinerja Pegawai (PKP)

lihat

148

UMUM DAN KEUANGAN

Pencatatan surat masuk/keluar

lihat

149

UMUM DAN KEUANGAN

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

lihat

150

UMUM DAN KEUANGAN

Implementasi SOP

lihat

151

UMUM DAN KEUANGAN

SK Pengelola BMN dan Laporan inventaris barang milik negara (SIMAK BMN)

lihat

152

UMUM DAN KEUANGAN

Nilai Kapitalisasi Barang Milik Negara (BMN)

lihat

153

UMUM DAN KEUANGAN

Pencatatan Aset  lainnya

lihat

154

UMUM DAN KEUANGAN

Laporan Pengawasan dan Pengendalian (WASDAL) BMN

lihat

155

UMUM DAN KEUANGAN

Penginputan Aset Tetap

lihat

156

UMUM DAN KEUANGAN

Penatausahaan Barang Persediaan

lihat

157

UMUM DAN KEUANGAN

Barang Persediaan Dipa 01 dan Dipa 03

lihat

158

UMUM DAN KEUANGAN

Pengelolaan Kendaraan Dinas

lihat

159

UMUM DAN KEUANGAN

Pengelolaan Rumah Dinas

lihat

160

UMUM DAN KEUANGAN

SK Penunjukan Penghunian Rumah Dinas

lihat

161

UMUM DAN KEUANGAN

SK Kendaraan Dinas

lihat

162

UMUM DAN KEUANGAN

SK Perangkat IT

lihat

163

UMUM DAN KEUANGAN

Pemeliharaan sarana dan prasarana (perangkat IT, rumah dinas, kendaraan dinas, perlengkapan persidangan, kalung hakim dll)

lihat

164

UMUM DAN KEUANGAN

Perawatan dan Pengelolaan Server

lihat

165

UMUM DAN KEUANGAN

Genset

lihat

166

UMUM DAN KEUANGAN

Daftar barang ruangan & Labelisasi barang milik negara

lihat

167

UMUM DAN KEUANGAN

Layout jalur keluar masuk kendaraan & Pengaturan lahan parkir

lihat

168

UMUM DAN KEUANGAN

Jalur masuk gedung pengadilan

lihat

169

UMUM DAN KEUANGAN

Jalur evakuasi dan titik kumpul

lihat

170

UMUM DAN KEUANGAN

Simulasi tanggap darurat dan kebakaran dengan instansi terkait

lihat

171

UMUM DAN KEUANGAN

Sarana alat pemadam api ringan (APAR)

lihat

172

UMUM DAN KEUANGAN

CCTV

lihat

173

UMUM DAN KEUANGAN

Petugas keamanan

lihat

174

UMUM DAN KEUANGAN

Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 03

lihat

175

UMUM DAN KEUANGAN

Tersedia informasi tentang :
1. Visi dan Misi,
2. Papan daftar nama hakim,
3. Papan daftar nama mediator,
4. Alur perkara,
5. Alur pengajuan dan penanganan layanan
    bantuan hukum,
6. Gugatan sederhana,
7. Informasi panjar biaya perkara,

lihat

176

UMUM DAN KEUANGAN

Sarana pendukung :
1. Ruang Posbakum,
2. Ruang jaksa,
3. Ruang penasihat hukum,
4. Ruang Laktasi,
5. Ruang tunggu pengunjung,
6. Ruang  kesehatan,
7. Perpustakaan

lihat

177

UMUM DAN KEUANGAN

Kontrak kantin (PNBP Kantin)

lihat

178

UMUM DAN KEUANGAN

Perjalanan Dinas

lihat

179

UMUM DAN KEUANGAN

Buku-buku keuangan
1. Buku kas umum (dilengkapi dengan
    LPJ/akhir bulan)
2. Buku bank
3. Buku bantu (Pengawasan kredit, uang
    persediaan, SPM dan penyetoran pajak
    PPH Pasal 21, 22 dan 23)

lihat

180

UMUM DAN KEUANGAN

SK manajemen pengelolaan keuangan :
1. SK KPA
2. SK Pejabat Pembuat Komitmen
3. SK bendahara pengeluaran/ bendahara
     pemegang uang muka
4.  Bendahara penerima,
5. SK Pembantu Pengelola Keuangan

lihat

181

UMUM DAN KEUANGAN

Dokumen pertanggung jawaban telah disimpan dan diarsipkan

lihat

182

UMUM DAN KEUANGAN

Prosedur Pendistribusian Barang (Berita Acara Serah Terima Barang dan Tanda Terima Barang)

lihat

183

UMUM DAN KEUANGAN

Monitoring uang persediaan di brankas bendahara oleh KPA setiap bulan

lihat

184

UMUM DAN KEUANGAN

Satker sudah menginput aplikasi monev PP 39 Tahun 2006 dari Bapenas setiap triwulan

lihat

185

UMUM DAN KEUANGAN

Satker telah melakukan Rekon internal antara aplikasi SIMAK, BMN, SAIBA dan KOMDANAS setiap bulannya dengan membuat berita acara Rekon internal (mengetahui : operator SAIBA, operator, SIMAK, BMN dan KPA)

lihat

186

UMUM DAN KEUANGAN

Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

lihat

187

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Pencatatan surat masuk/keluar

lihat

188

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Adanya uraian Tugas masing-masing unit

lihat

189

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Implementasi SOP

lihat

190

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Satker sudah mengisi aplikasi monev smart setiap bulannya dan melaporkan kepada pimpinan.

lihat

191

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Penyusunan RKAKL

lihat

192

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Pelaporan Keuangan satker DIPA 01 dan 03  (berdasarkan PMK no.22/PMK.05/2016) sesuai dengan standard akutansi pemerintah yang berlaku.

lihat

193

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Layanan Hukum bagi masyarakat kurang mampu berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2014

lihat

194

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Kepatuhan Backup data sesuai Instruksi Dirjen Badilum Nomor 3102/DJU/SK/HM02.3/9/2019

lihat

195

PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN

Standarisasi website pengadilan (Surat Dirjen Badilum No.362/DJU/HM.02.3/IV/2015
Menindaklanjuti launching Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksebilitas Website Pengadilan oleh Ketua MA-RI pada tanggal 17 Maret 2015)

lihat