HALAL BIHALAL PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG SEKALIGUS PENGANTAR TUGAS DAN PURNA BHAKTI
SELURUH APARATUR PN RANGKASBITUNG MELAKSANAKAN UPACARA HARI LAHIR PANCASILA
SOSIALISASI PERMASALAHAN DELEGASI OLEH PANITERA PENGADILAN TINGGI BANTEN
RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TAHUN 2019 KOPERASI PENGAYOMAN PN RANGKASBITUNG
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA PN RANGKASBITUNG
KUNJUNGAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PN RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
SK KMA NO 122/KMA/SK/VII/2018 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN
PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 5 TAHUN 2018
PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Lebih lanjut
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO. W29.U3/262/HT.04.01/I/2019 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II RANGKASBITUNG TAHUN 2019
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
Lebih lanjut
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 01
Lebih lanjut
RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2019
RAPAT BULANAN BULAN MARET 2019
PENGAJIAN RUTIN BULAN APRIL 2019
FOTO BERSAMA PENANDA TANGANAN FAKTA INTEGRITAS DILIPUT OLEH WARTAWAN LOKAL
RAPAT TINDAK LANJUT PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
