LPJ PENGURUS KOPERASI PENGAYOMAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KUNJUNGAN DIRJEN BADILUM USAI PERESMIAN PTSP
PERESMIAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PERINGATAN HARI BESAR ISLAM ISRA MI'RAJ NABI MUHAMMAD S.A.W
PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI PERKARA PERDATA NO.7/PDT.G/2013/PN.RKB
SOSIALISASI INPUT DOKUMEN RELAAS KEDALAM APLIKASI SIPP
Lebih lanjut
Laporan LKjIP Tahun 2017
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2017
PERMA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN YANG BERADA DIBAWAHNYA
PERMA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PEMBINAAN ATASAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA
Lebih lanjut
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MANUAL MUTU PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 01
Lebih lanjut
RAPAT TINDAK LANJUT TEMUAN KPT BANTEN PASCA KUNJUNGAN DIRJEN BADILUM SEKALIGUS SOSIALISASI PERMA NO 3 TAHUN 2018 DAN APLIKASI MIS
RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2018
NOTULEN RAPAT BERJENJANG - BULAN MARET 2018
ACARA PENGAJIAN RUTIN PEMBACAAN SURAT YASIN BULAN MARET
RAPAT BULANAN BULAN MARET 2018
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
