PELAKSANAAN SWAB TEST COVID-19 SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
ACARA PURNABHAKTI DAN ALIH TUGAS HAKIM, CAKIM, JURUSITA DAN STAF PN RANGKASBITUNG
DHARMAYUKTI KARINI CABANG RANGKASBITUNG PEDULI COVID-19
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA PENGGANTI DAN STAF PERDATA
WAKIL KETUA DIDAMPINGI SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANTEN MEMANTAU PELAKSANAAN SIDANG SECARA ONLINE DI PN RANGKASBITUNG
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA BAPAK MAHDI, SH.,MH.
Lebih lanjut
SURAT EDARAN BKN NO 11/SE/IV/2020 TENTANG PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR ASN
SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG R.I. NO 5 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KE EMPAT ATAS SEMA NO 1 TAHUN 2020
SE KRITERA PEMBATASAN PERJALANAN ORANG DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN PENINGKATAN KELAS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
Lebih lanjut
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO. W29.U3/1755/HT.04.01/VII/2019 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II RANGKASBITUNG TAHUN 2019
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut
PENGAWASAN DAERAH, SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING ZONA INTEGRITAS
KUNJUNGAN BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
AUDIT MUTU INTERNAL PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2020
SK BADILUM TENTANG NILAI AKREDITASI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2019
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
