Pelantikan Bapak Harif Jauhari, SH.,MH. sebagai Panitera PN Rangkasbitung
Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial dengan Para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim AD HOC, Panitera, Sekretaris dan Pejabat Struktural Tingkat Pertama dan Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Sewilayah Banten
Upacara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang Ke-71 di Depan Gedung Pengadilan Negeri Rangkasbitung
Kunjungan Kerja Dirjen Badan Peradilan Umum Bapak Herri Swantoro, SH.,MH. ke PN Rangkasbitung
Pertemuan Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Banten di BADUY
Lebih lanjut
PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI
FORMULIR UNTUK PEMBUATAN SURAT KETERANGAN CALON KEPALA DESA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
PENETAPAN KPN TENTANG RINCIAN BIAYA PROSES
Lebih lanjut
KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI TUJUAN PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Dr. RIDWAN MANSYUR, SH., MH
SISTEM KAMAR DALAM MAHKAMAH AGUNG : UPAYA MEMBANGUN KESATUAN HUKUM
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas