WAKIL KETUA DIDAMPINGI SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANTEN MEMANTAU PELAKSANAAN SIDANG SECARA ONLINE DI PN RANGKASBITUNG
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA BAPAK MAHDI, SH.,MH.
PENANDATANGANAN MOU POSBAKUM PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG DENGAN LBH LANGIT BIRU RANGKASBITUNG
KONSOLIDASI DISDUKCAPIL KABUPATEN LEBAK TERKAIT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
PEDULI KASIH PENGADILAN TINGGI BANTEN, DHARMAYUKTI KARINI DAERAH BANTEN, PENGADILAN AGAMA RANGKASBITUNG DAN PERADI KEPADA KORBAN BANJIR BANDANG DI KABUPATEN LEBAK
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN KASUBAG UMUM DAN KEUANGAN
Lebih lanjut
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERSYARATAN PENGAJUAN PENINGKATAN KELAS PADA PENGADILAN TINGKAT PERTAMA
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA
TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN PEMERINTAHAN DAN KEWENANGAN MENGADILI PERBUATAN MELANGGAR HUKUM OLEH BADAN DAN/ATAU PEJABAT PEMERINTAHAN (ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD)
PENUNJUKAN PENGADILAN PERCONTOHAN PELAKSANAAN UJI COBA ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Lebih lanjut
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO. W29.U3/1755/HT.04.01/VII/2019 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II RANGKASBITUNG TAHUN 2019
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut
RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2020
SK BADILUM TENTANG NILAI AKREDITASI PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TAHUN 2019
RAPAT BULANAN BULAN JANUARI 2020
PENGAJIAN RUTIN DAN YASINAN WARGA PN RANGKASBITUNG
SOSIALISASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BAGI ASN DAN PPNPM (HONORER)
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
