PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANMUD PIDANA DAN PANMUD PERDATA
UPACARA HUT MAHKAMAH AGUNG R.I KE-73
UPACARA HARI ULANG TAHUN KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-73
AUDIT SURVEILLANCE KE-2 TIM PENJAMINAN MUTU PENGADILAN TINGGI BANTEN
KUNJUNGAN WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN DALAM RANGKA PEMBINAAN PTSP
RAPAT PERSIAPAN PENILAIAN PTSP
Lebih lanjut
SK KMA NO 122/KMA/SK/VII/2018 TENTANG PEDOMAN TATA KELOLA PENGGUNA TERDAFTAR SISTEM INFORMASI PENGADILAN
SK KPN TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TAHUN 2018
PERMA NOMOR 09 TAHUN 2017 TENTANG FORMAT (TEMPLATE) DAN PEDOMAN PENULISAN PUTUSAN/ PENETAPAN MAHKAMAH AGUNG
SURAT EDARAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 5 TAHUN 2018
PEMBERITAHUAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018
PERMA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK
Lebih lanjut
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MANUAL MUTU PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
MAKLUMAT KETUA MAHKAMAH AGUNG R.I. NOMOR 01
Lebih lanjut
ACARA PENGAJIAN RUTIN PEMBACAAN SURAT YASIN BULAN SEPTEMBER
RAPAT BULANAN BULAN AGUSTUS 2018
SK TIM REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018
RAPAT TINDAK LANJUT TEMUAN KPT BANTEN PASCA KUNJUNGAN DIRJEN BADILUM SEKALIGUS SOSIALISASI PERMA NO 3 TAHUN 2018 DAN APLIKASI MIS
RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2018
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
