RAPAT ANGGOTA TAHUNAN KOPERASI PENGAYOMAN PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
KETUA, WAKIL KETUA, HAKIM, PANITERA/SEKRETARIS MENGIKUTI PEMBINAAN DARI MAHKAMAH AGUNG SECARA DARING
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH MACHMUD KHUSAERI, S.H. SEBAGAI PEJABAT FUNGSIONAL PRANATA KEUANGAN APBN
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN SEKRETARIS PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PN RANGKASBITUNG
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PN RANGKASBITUNG BAPAK SUMARDIYANTA, S.H.,M.H.
Lebih lanjut
SE NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442H DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG R.I.
SE NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG LARANGAN MUDIK
LAPORAN HASIL INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT SEMESTER II TAHUN 2020
LAPORAN HASIL NILAI INDEKS PERSEPSI KORUPSI SEMESTER II TAHUN 2020
NILAI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU TAHUN 2019
Lebih lanjut
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
MANUAL MUTU PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut
SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU, PENGAWASAN DAERAH SERTA SUPERVISI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU PN RANGKASBITUNG
PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PENGAWASAN DAERAH, SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING ZONA INTEGRITAS
KUNJUNGAN BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
