PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN WAKIL KETUA PN RANGKASBITUNG
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PN RANGKASBITUNG BAPAK SUMARDIYANTA, S.H.,M.H.
PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN PANITERA PENGGANTI PADA PN RANGKASBITUNG
UPACARA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-75
PELAKSANAAN SWAB TEST COVID-19 SELURUH APARATUR PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
ACARA PURNABHAKTI DAN ALIH TUGAS HAKIM, CAKIM, JURUSITA DAN STAF PN RANGKASBITUNG
Lebih lanjut
PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA TAHUN 2021
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI LEMBAGA PEMBERI LAYANAN POS BANTUAN HUKUM (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
UNDANGAN SELEKSI CALON PENYEDIA POS BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG PERIODE TAHUN 2021
SURAT EDARAN BKN NO 11/SE/IV/2020 TENTANG PEDOMAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI APARATUR ASN
SURAT EDARAN MENPAN RB NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
Lebih lanjut
SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG NO. W29.U3/1755/HT.04.01/VII/2019 TENTANG PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI KELAS II RANGKASBITUNG TAHUN 2019
SK KPN TENTANG PEMBENTUKAN TIM INTERNAL AUDITOR
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN TIM PEDOMAN PENANGANAN GRATIFIKASI
SK KPN TENTANG PENUNJUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
Lebih lanjut
PETUNJUK UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DENDA TILANG DAN NOMOR BRIVA ONLINE
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2018
KABUPATEN LEBAK DALAM ANGKA 2017
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
Lebih lanjut
PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA MEMBANGUN ZONA INTEGRITAS PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
PENGAWASAN DAERAH, SURVEILLANCE AKREDITASI PENJAMINAN MUTU DAN MONITORING ZONA INTEGRITAS
KUNJUNGAN BAPAK KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
AUDIT MUTU INTERNAL PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG
RAPAT BULANAN BULAN APRIL 2020
Lebih lanjut
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Berdasarkan PERMA Nomor 09 TAHUN 2016, suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang tidak berkaitan dengan masalah perkara yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung R.I. atau Peradilan dibawahnya, dapat diadukan melalui SMS, Email, Aplikasi Siwas MARI dan Meja Pengaduan di setiap Satuan Kerja.
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
